Profil Prabowo Subianto

 Prabowo Subianto
Prabowo Subianto
Danjen Kopassus ke-15 
Masa jabatan: Desember 1995 – 20 Maret 1998 

Panglima Kostrad ke-22 
Masa jabatan: 20 Maret 1998 – 22 Mei 1998 

Informasi pribadi 
Nama lahir: Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Tanggal lahir; 17 Oktober 1951 Jakarta, Indonesia
Partai politik: Gerindra
Istri: Siti Hediati Hariyadi (1983-1998) 
Anak: Didiet Prabowo 
Profesi: Perwira militer, politisi, pengusaha 
Agama: Islam 
Dinas militer Dinas/cabang: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 
Masa dinas: 1974–1998 Pangkat: Letnan Jenderal Pertempuran/perang: Operasi Seroja, Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma. Penghargaan: Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Satyalancana Kesetiaan XVI, Satyalancana Seroja Ulangan–III, Satyalancana , Raksaka Dharma, Satyalancana Dwija Sistha, Satyalancana Wira Karya, Bintang Yudha Dharma Nararya
Letnan Jenderal TNI (Purnawirawan) Prabowo Subianto Djojohadikusumo adalah seorang tokoh militer dan politik Indonesia. Seorang mantan perwira tinggi TNI Angkatan Darat, ia pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dengan pangkat Mayor Jenderal, dari bulan Desember 1995 hingga Maret 1998, dan kemudian dipromosikan menjadi Panglima Kostrad dengan pangkat Letnan Jenderal. Namun, baru dua bulan menjabat, ia diberhentikan pada bulan Mei 1998 oleh Presiden B.J. Habibie.

Setelah tak aktif lagi dalam dinas militer, ia menjadi pengusaha, dan kemudian mulai aktif dalam politik dengan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya. Ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pemilihan umum presiden Indonesia 2009 mendampingi Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi hanya berhasil meraih sekitar 26,79% dari suara nasional, dan gagal terpilih. Pada pemilihan umum presiden Indonesia 2014, ia maju sebagai calon presiden.

Prabowo Subianto secara resmi dicalonkan sebagai capres berdampingan dengan cawapresnya yakni Hatta Rajasa dalam deklarasi pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta, pada hari Senin (19/5/2014), bertempat di rumah Polonia, Jakarta Timur. Pasangan ini diusung oleh koalisi Partai GerindraPPPPANPBBPartai Golongan Karya, dan Partai Demokrat.

Kehidupan pribadi

Prabowo lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1951, ia adalah putra dari pasangan Soemitro Djojohadikusumo (yang merupakan begawan ekonomi Indonesia) dan Dora Marie Sigar, atau lebih dikenal dengan nama Dora Soemitro. Ia juga merupakan cucu dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo, anggota BPUPKI, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua DPA pertama. Ia memiliki dua kakak perempuan, Bintianingsih dan Mayrani Ekowati, dan satu orang adik, Hashim Djojohadikusumo. Saat ini, Hashim dikenal sebagai seorang pengusaha handal, dengan bisnis di puluhan negara termasuk Kanada, Russia dan Indonesia.

Prabowo adalah keturunan dari Panglima Laskar Diponegoro untuk wilayah Gowong (Kedu), yang bernama Raden Tumenggung Kertanegara III. Prabowo juga terhitung sebagai salah seorang keturunan dari Adipati Mrapat, Bupati Kadipaten Banyumas Pertama Selain itu, garis keturunannya dapat ditilik kembali ke sultan-sultan Mataram.

Prabowo menikah dengan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto pada bulan Mei 1983 dan berpisah pada tahun 1998, tidak lama setelah Soeharto mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Dari pernikahan ini, Prabowo dikaruniai seorang anak, Didiet Prabowo. Didiet tumbuh besar di Boston, AS dan sekarang tinggal di Paris, Perancis sebagai seorang desainer.

Karier militer

Prabowo mengawali karier militernya pada tahun 1970 dengan mendaftar di Akademi Militer Magelang. Ia lulus pada tahun 1974, satu tahun setelah Susilo Bambang Yudhoyono.

Operasi di Timor Timur

Pada tahun 1976 Prabowo bertugas sebagai Komandan Pleton Grup I Para Komando Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) sebagai bagian dari operasi Tim Nanggala di Timor Timur, saat itu dia berumur 26 tahun dan merupakan komandan termuda dalam operasi Tim Nanggala. Prabowo memimpin misi untuk menangkap Nicolau dos Reis Lobato, wakil ketua Fretilin yang pada saat itu juga menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Timor Timur. Dengan tuntunan Antonio Lobato yang merupakan adik Nicolau Lobato, kompi Prabowo menemukan Nicolau Lobato di Maubisse, lima puluh kilometer di selatan Dili. Nicolau Lobato tewas setelah tertembak di perut saat bertempur di lembah Mindelo pada tanggal 31 Desember 1978.

Pada akhir tahun 1992, Xanana Gusmao berhasil ditangkap dalam operasi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Prabowo Informasi mengenai keberadaan Xanana Gusmao diperoleh dari sadapan telepon Ramos Horta di pengasingan.

Di Kopassus

Pada tahun 1983, Prabowo dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teror (Gultor) Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Setelah menyelesaikan pelatihan Special Forces Officer Course di Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggungjawab sebagai Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara. Pada tahun 1995, ia sudah mencapai jabatan Komandan Komando Pasukan Khusus, dan hanya dalam setahun sudah menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus.

Penyelamatan Mapenduma

Pada tahun 1996, Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan sandera Mapenduma. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa 10 dari 12 peneliti Ekspedisi Lorentz '95 yang disekap oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). 5 orang yang disandera adalah peneliti biologi asal Indonesia, sedangkan 7 sandera lainnya adalah peneliti dari Inggris, Belanda dan Jerman. Namun, operasi ini dikritik karena menggunakan lambang Palang Merah pada helikopter putih untuk menipu anggota OPM.

Pengibaran bendera di Puncak Everest

Pada tanggal 26 April 1997, Tim Nasional Indonesia ke Puncak Gunung Everest berhasil mengibarkan bendera merah putih di puncak tertinggi dunia setelah mendaki melalui jalur selatan Nepal. Tim yang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI ini diprakarsai oleh Komandan Jenderal Kopassus, Mayor Jendral TNI Prabowo Subianto. Ekspedisi dimulai pada tanggal 12 Maret 1997 dari Phakding, Nepal.

Pengamanan 1998

Sebagai Pangkostrad yang membawahi pasukan cadangan ABRI yang jumlahnya cukup besar pada waktu itu, Prabowo dimintai pertolongan oleh Panglima Kodam Jaya untuk mengamankan Jakarta yang berada dalam suasana kacau. Permintaan ini dipenuhi Prabowo dengan membantu mengamankan sejumlah bangunan penting, khususnya rumah dinas Wakil Presiden B.J. Habibie di Kuningan.

Meskipun akhirnya perannya ini kemudian menimbulkan kontroversi, namun ia juga mengambil beberapa langkah penting yang menentukan arah reformasi pada waktu itu. Antara lain ia berhasil membujuk Amien Rais untuk membatalkan rencana doa bersama di Monas. Ia juga bertanya kepada Habibie mengenai kesiapannya jika sewaktu-waktu Soeharto turun, apakah siap menjadi Presiden, yang memberi sinyal kepada Habibie untuk bersiap menggantikan Soeharto.

Selain itu pada 14 Mei 1998, Prabowo berinisiatif mengadakan silaturahmi dengan beberapa tokoh reformis seperti Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjajanto, dan lain-lain. Ia juga sempat didesak untuk memainkan peran seperti Suharto pada tahun 1965, yang secara tegas ditolaknya karena merasa bahwa masih berada di bagian bawah jenjang protokoler kepemimpinan dalam masa genting, berbeda dengan peran Suharto waktu itu yang memungkinkan untuk mengambil kendali karena kosongnya kepemimpinan TNI selama hilangnya para jendral. Selain itu, ia menyatakan tidak ingin kudeta terjadi karena hanya akan menimbulkan kudet-kudeta lainnya.

Jabatan militer

Tahun Jabatan
1976  Komandan Peleton Para Komando Group-1 Kopassandha
1977  Komandan Kompi Para Komando Group-1 Kopassandha
1983-1985  Wakil Komandan Detasemen–81 Kopassus
1985-1987  Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad
1987-1991  Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad
1991-1993  Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad
1993-1994  Komandan Group-3/Pusat Pendidikan Pasukan Khusus
1994  Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus
1995-1996  Komandan Komando Pasukan Khusus
1996-1998  Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus
1998  Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat
1998  Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI

Karier bisnis

Prabowo memiliki dan memimpin dua puluh tujuh perusahaan di Indonesia dan di luar negeri. Ia adalah Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energy yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan dan pulp, juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan.

Setelah meninggalkan karier militernya, Prabowo memilih untuk mengikuti karier adiknya, Hashim Djojohadikusumo, dan menjadi pengusaha. Karier Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur. Sebelumnya, Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Suharto. Prabowo membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai Rp 1,8 triliun dari Bank Mandiri.

Selain mengelola Kiani Kertas, yang namanya diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara.

Pada Pilpres 2009, Prabowo ialah cawapres terkaya, dengan total asset sebesar Rp 1,579 Triliun dan US$ 7,57 juta, termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 miliar per ekor serta sejumlah mobil mewah seperti BMW 750Li dan Mercedes Benz E300. Kekayaannya ini besarnya berlipat 160 kali dari kekayaan yang dia laporkan pada tahun 2003. Kala itu ia hanya melaporkan kekayaan sebesar 10,153 miliar.

Namun, pada tahun 2011, dilaporkan bahwa PT Kertas Nusantara memiliki 161 kreditor, yang terdiri terdiri dari 136 kreditor konkuren, 18 kreditor istimewa, dan 7 kreditor separatis. Berdasarkan verifikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, total utang Kertas Nusantara pada saat itu mencapai Rp 14,31 triliun. Bahkan pada tanggal 9 Juni 2011, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan kepada PT Kertas Nusantara agar membayar utang sebesar Rp 142 miliar kepada PT Multi Alphabet sebagai salah satu kreditor dalam waktu 45 hari, dan bila tidak Kertas Nusantara terancam dinyatakan bangkrut. Namun, pada tanggal 21 Juli 2011, PT Kertas Nusantara selamat dari ancaman kebangkrutan setelah 89% kreditor setuju untuk memberikan perpanjangan masa pembayaran utang.

Pada tanggal 20 Januari 2014, Tempo melansir pernyataan dari Ketua SP Kahutindo PT Kertas Nusantara, Indra Alam, bahwa PT Kertas Nusantara kembali diterpa masalah karena sekitar 600 karyawan PT Kertas Nusantara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berunjuk rasa menuntut gaji yang belum dibayarkan selama lima bulan. Tempo juga memberitakan bahwa buruh mengancam tidak akan memilih Prabowo dan menggelar aksi di Bundaran HI. Namun berita ini kemudian dibantah sendiri oleh Indra Alam sebagai hoax. Ia merasa tidak pernah menyatakan bahwa ia mengajak buruh untuk berdemonstrasi di Bundaran HI dan memboikot Prabowo dalam pemilu. Terkait ancaman ini, manajemen PT Kertas Nusantara juga mengkonfirmasi bahwa masalah hutang gaji telah diselesaikan sejak Maret 2014. Direktur PT Kertas Nusantara Winston Pola pernah menyatakan meminta maaf dan menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesulitan keuangan karena pabrik yang tidak beroperasi dengan kapasitas penuh pada pertengahan tahun 2013.

Organisasi nonpemerintah

Prabowo terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI periode 2004-2009 dan periode berikutnya 2010-2015. Selain itu, Prabowo juga mendirikan beberapa organisasi masyarakat seperti Asosiasi Petani Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia dan Asosiasi Pencak Silat Indonesia.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) adalah sebuah organisasi sosial di Indonesia yang berskala nasional. Didirikan pada 27 April 1973 di Jakarta melalui penyatuan empat belas organisasi penghasil pertanian utama.

Pada tanggal 5 Desember 2004, Prabowo terpilih sebagai ketua umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) mengalahkan Setiawan Djodi dan Ja'far Hafsah. Pada saat Musyawarah Nasional (Munas) HKTI ke-7, Prabowo Subianto kembali terpilih sebagai Ketua Umum 2010-2015 secara aklamasi. 32 dari 33 Dewan Pimpinan Daerah menerima laporan pertanggungjawaban Prabowo dan meminta agar Prabowo kembali memimpin HKTI.

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) adalah organisasi independen yang memperjuangkan hak dan kesejahteraan pedagang pasar Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 2008, Munas APPSI secara aklamasi memilih Prabowo sebagai ketua umum APPSI untuk periode 2008-2013. Prabowo terpilih setelah mendapat dukungan dari 29 Dewan Pimpinan Wilayah tingkat provinsi dan 199 Dewan Pimpinan Daerah tingkat kabupaten.

Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo kerap menyuarakan agar pemerintah membatasi hipermarket dengan mengatur jaraknya agar tidak merugikan pedagang kecil. "Selama ini pedagang pasar tradisional selalu dianaktirikan sehingga ketika pasar modern didirikan para pemilik modal pedagang pasar harus rela dibubarkan karena ada pembongkaran", cetus Prabowo.

Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

Prabowo pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IPSI tahun 2004. Pada Munas PB IPSI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, tanggal 27 Februari 2012, Prabowo terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Umum PB IPSI. Pada SEA Games 2011 di Jakarta, cabang olah raga pencak silat berhasil mendapatkan juara umum dengan menyabet 9 dari 18 nomor yang dipertandingkan.

Karier politik

Pemilu 2004

Prabowo memulai kembali karier politiknya dengan mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvesi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Ia kalah suara oleh Wiranto.

Pendirian Partai Gerindra

Prabowo, bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon, dan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalangan Muchdi Purwoprandjono serta sederetan nama lainnya mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra pada tanggal 6 Februari 2008. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Partai tersebut meraih 4.646.406 suara (4,46 %) dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilu legislatif Indonesia tahun 2009.

Pemilu 2009

Pada 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo menjadi calon presiden pada Pemilu 2009 saat mereka menyerahkan berkas pendaftaran untuk ikut Pemilu 2009 pada KPU. Namun, setelah proses tawar menawar yang alot, akhirnya Prabowo bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Prabowo dan Megawati menandantangani Perjanjian Batu Tulis, yang menyatakan bahwa:
  • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon presiden dalam pemilu 2009
  • Bila terpilih, Prabowo dapat mengendalikan program dan kebijakan ekonomi Indonesia yang "berdasarkan asas berdiri di kaki sendiri, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan dalam kerangka sistem presidensial"
  • Prabowo dapat menentukan orang yang akan menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Pertahanan
  • Pemerintah yang dibentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan delapan program aksi Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat
  • Pendanaan untuk pemilu 2009 akan ditanggung 50% oleh Megawati dan 50% oleh Prabowo
  • Megawati mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2014
Keduanya mengambil motto 'Mega-Pro'. Keduanya juga telah menyelesaikan persyaratan administratif KPU dan berkas laporan kekayaan ke KPK. Deklarasi Mega-Prabowo dilaksanakan di tempat pembuangan sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Deklarasi ini menghabiskan ongkos Rp 962 juta. Deklarasi ini juga mendapat perlawanan sejumlah organisasi pembela Hak Asasi Manusia yang berencana akan berunjuk rasa di sejumlah tempat.

Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, yakni Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, CIRUS, Lembaga Riset Informasi, dan Quick Count Metro TV, memprediksi pasangan Megawati-Prabowo kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Pemilu Presiden 2009 berakhir dalam satu putaran. Hasil Perhitungan Manual KPU yang diumumkan 25 Juli 2009 tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat. Megawati dan Prabowo tidak hadir dalam acara penetapan hasil tersebut meski UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengamanatkan bagi tiap pasangan calon untuk hadir dalam penetapan hasil Pilpres.

Pemilu 2014

Pada tanggal 17 Maret 2012, Prabowo menerima mandat dari 33 Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra untuk maju pada pemilihan presiden 2014. Pemberian mandat dilakukan di Desa Bojong Koneng, Jawa Barat.

Partai Gerakan Indonesia Raya telah menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014. Prabowo sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai presiden, jika mendapat dukungan dari rakyat
Prabowo Subianto hadirkan "Enam Program Aksi Transformasi Bangsa" dalam kampanyenya; apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, ia ingin membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur, melaksanakan ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamatan suberdaya air, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup, dan membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif. Prabowo juga berjanji akan memberikan satu miliar kepada setiap desa di Indonesia bila ia terpilih sebagai presiden.
Walaupun beberapa lembaga survei mencatat elektabilitas Prabowo tertinggi dibandingkan dengan calon-calon presiden lainnya, tidak sedikit pengamat politik yang meyakini kalau langkah Prabowo akan terganjal elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya yang sangat rendah. Selain itu, semenjak popularitas Joko Widodo melejit pada tahun 2012, hasil survei konsisten menempatkan Prabowo di posisi kedua setelah Jokowi.

Di pemilihan legislatif, akhirnya Gerindra meraih posisi ketiga, hanya sedikit selisih suara dibanding PDIP dan Golkar, yaitu 11,58 persen, sementara PDIP meraih 19,52 persen dan Golkar 15,22 persen berdasarkan Quick Count Kompas hingga 9 April 2014.

Dukungan kepada Kepala Daerah Populer

Selama kurun waktu 2012 hingga 2013, Gerindra secara mengejutkan mampu meloloskan dua kepala daerah populer, yaitu Basuki Tjahaja Purnama sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung. Keduanya diberi kebebasan besar untuk menjalankan tugasnya. Basuki Tjahaja Purnama dengan tegas menolak menjadi alat politik Gerindra karena telah diberitahu bahwa ia diwakafkan bagi Jakarta. Namun ia sempat hadir di kampanye Gelora Bung Karno.

Sumber: