Pada pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto (pemilu 1971), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan mereka tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini berulang terus pada Pemilu-Pemilu pemerintahan Orde Baru selanjutnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kemenangan tersebut terjadi karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan GOLKAR, seperti peraturan monoloyalitas PNS (kebijakan pemerintahan Orde Baru yang mewajibkan semua pegawai negeri sipil (PNS) untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan Karya. Setelah Suharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, kebijakan ini dicabut. Sekarang pegawai negeri sipil bebas menentukan wadah aspirasi politiknya), dan sebagainya.
Reformasipun bergulir dan pemerintahan Soeharto selesai, GOLKAR berubah wujud menjadi Partai GOLKAR, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Pertama kali terjadi setelah sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu, Pada Pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai GOLKAR turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P.
Lima tahun berikutnya yaitu 2004 banyak pemilih kembali ke Golkar, diantara penyebabnya adalah ketidakpuasan terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri, selain partai-partai lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan lain-lain. Partai GOLKAR menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah.
Pemilu 2004 merupakan prestasi tersendiri bagi Partai GOLKAR karena pada Pemilu Legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendominasi perolehan suara. Dalam Pemilu 1999, Partai GOLKAR menduduki peringkat kedua dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44% dari suara sah. Sekilas Partai GOLKAR mendapat peningkatan 738.999 suara, tapi dari prosentase turun sebanyak 0,86%.
Saat ini, Partai Golkar dipimpin oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie. Sebelumnya jabatan ini dipegang oleh Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia 2004–2009.
Pada pemilu 1999 Golkar memperoleh suara 22% suara. Ini merupakan penurunan yang jauh sekali dari pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam pemilu 1997 Golkar (belum menjadi partai) memperoleh suara sebanyak 70,2%, sedangkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya juga sekitar 60 sampai 70%. Contohnya, dalam pemilu tahun 1987 Golkar dapat menguasai secara mutlak 299 kursi dalam DPR. Selama Orde Baru, DPR betul-betul dikuasai Golkar dan militer.
Pencapaian pada Pemilu Anggota DPR 2009
Partai Golkar mendapat 107 kursi (19,2%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 15.037.757 suara (14,5%). Perolehan suara dan kursi PG menempatkannya pada posisi kedua dalam Pemilu ini.
Sejarah
Untuk menghadapi kekuatan PKI (dan Bung Karno) tahun 1964, golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi wanita, pemuda, sarjana, tani, buruh, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).
Tanggal 20 Oktober 1964 Sekber Golkar didirikan. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu.Karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 maka Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat. Hal ini terbukti dengan anggotanya yang berjumlah 61 organisasi kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.
Pada tanggal 20 Oktober 1964 dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya, disingkat Sekber GOLKAR. Ketua pertama yang terpilih adalah, Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.
Sekber GOLKAR beranggotakan 61 organisasi fungsional pada awal pertumbuhannya, kemudian berkembang menjadi 291 organisasi fungsional. hal Ini terjadi karena adanya kesamaan visi di antara masing-masing anggota. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu: Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Organisasi Profesi, Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM), Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI), Gerakan Pembangunan.
Pada tanggal 4 Februari 1970, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber GOLKAR tersebut, mengeluarkan keputusan bersama untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR) Untuk menghadapi Pemilu 1971. Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang.
Akhirnya Sekber GOLKAR ikut serta menjadi salah satu konsestan pada Pemilu 1971. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan GOLKAR sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik GOLKAR kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke GOLKAR.
Pada pemilu 1971 hasilnya di luar dugaan. GOLKAR sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR.
Pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia. GOLKAR menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya.
GOLKAR menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya pada September 1973. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi GOLKAR pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).
Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno.
Golkar dan TNI-AD pada dasarnya merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar.
Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis.
Ketua Umum DPP Golkar: Djuhartono (1964-1969), Suprapto Sukowati (1969–1973), Amir Moertono (1973–1983), Sudharmono (1983–1988), Wahono (1988–1993), Harmoko (1993–1998), Akbar Tandjung (1998–2004), Jusuf Kalla (2004–2009), Aburizal Bakrie (2009–sekarang)
Partai Golongan Karya
Ketua: Ir. Aburizal Bakrie (sejak 2009), Sekretaris jenderal: Idrus Marham, Didirikan: 20 Oktober 1964, Kantor pusat: DKI Jakarta, Ideologi, Pancasila, Kursi di DPR (2009): 107 / 560, Situs web: http://www.golkar.or.id
Lambang Partai Golkar
- Pohon beringin bermakna melindungi yang berarti Partai Golkar memberi perlindungan bagi rakyat Indonesia.
- Perisai segi lima melambangkan ideologi partai, yakni Pancasila.
- Padi dan kapas merupakan lambang kesejahteraan sosial untuk rakyat Indonesia.
- Warna dasar kuning bermakna kejayaan.
- Warna putih pada perisai bermakna kesucian.
- 17 bunga kapas, 8 akar gantung pada beringin, dan 45 butir padi melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, 17-8-45.
(sumber: Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, berbagai sumber)