Mendagri: Anggaran Pengamanan Pilkada di Daerah bervariasi

6/26/2015 09:00:00 AM

Tjahjo Kumolo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, dana keamanan pilkada berdasarkan Undang-Undang memang sepenuhnya diserahkan kepada daerah. Menurutnya, ketersediaan anggaran pengamanan di daerah pun sangat bervariasi. Demikian seperti dikutip cnnindonesia.com

Tjahjo mengatakan data yang ada di tangannya harus dipahami bersama, termasuk oleh kepala daerah yang mau maju untuk kembali masuk di periode kedua. Anggaran pengamanan dinilai harus cepat tercukupi.

Aggaran pengamanan untuk Pilkada 2015 menjadi salah satu kendala yang dipermasalahkan oleh DPR RI karena beberapa daerah masih belum memasukannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sperti diketahui bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak periode pertama akan dilaksanakan pada akhir tahun, untuk memilih 269 Kepala dan Wakil Kepala Daerah (yang meliputi sembilan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) dan 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta 36 pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjelaskan bahwa, Pilkada serentak akan dilaksanakan bertahap, yakni tahap pertama pada 9 Desember 2015, tahap kedua pada Februari 2017, tahap ketiga pada Juni 2018, tahap keempat pada 2020, tahap kelima tahun 2022 dan tahap kelima pada 2023.

Jika semua tahapan itu berjalan tanpa hambatan dan sesuai rencana, Pilkada serentak secara nasional baru bisa dilaksanakan pada 2027. (Sumber: CNN Indonesia)